Aktivis Provinsi Flores, Adrianus Jehamat dkk saat bertemu Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno
INDOPOST, KUPANG - Pupus sudah harapan masyarakat untuk membentuk Provinsi Flores, lantaran tidak adanya kesepakatan antara para pihak untuk menentukan ibukota Provinsi. Buntut dari persoalan tersebut mengakibatkan penyerapan alokasi anggaran sosialisasi sebesar Rp 1,5 Miliar yang telah disetujui DPRD NTT tidak berjalan mulus.
"Selamat Tinggal Kabupaten Lio, Selamat Tinggal Provinsi Flores. Info dari Pak H. Anwar Pua Geno (Ketua DPRD NTT). Pemerintah Provinsi NTT telah mengusulkan ke Pemerintahan Pusat. Pemekaran Tambahan 7 Kabupaten, 1 Kota, & 1 Provinsi. 7 Kabupaten Yaitu: Adonara, Amfoang, Amanatun, Pantar, Pahungga Lodu, Sumba Selatan & Sumba Timur Jaya. 1 Kota Yaitu: Kota Maumere. 1 Provinsi yaitu: Provinsi Timor"
Demikian pesan singkat dari Ketua DPRD NTT H. Anwar Pua Geno yang beredar melalui WhatsApp messenger, Sabtu dini hari, (10/12/2016).
Ketika dimintai tanggapan melalui jaringan pribadi, kepada The Indonesian Post, Anwar membenarkan informasi yang beredar tersebut dan hanya menjawab singkat.
"Tanggapan lagi, memang itu sudah faktanya," ungkapnya.
"Tahun 2015 DPRD NTT telah menyetujui alokasi anggaran Rp.1,5 Milyar untuk Sosialisasi pembentukan Provinsi Kepulauan Flores tapi tidak digunakan. Sayonara," kata Dia.
Menurut Dia, pembentukan Provinsi Kepulauan Flores hingga saat ini masih sebatas wacana melalui penyerapan aspirasi karena masih terhalang oleh persoalan perebutan Ibukota Provinsi.
Mendapat informasi ini, Gervas Rado, warga diaspora NTT yang tinggal di Surabaya menyambut positif batalnya rencana Provinsi Flores tersebut. Dia meminta masyarakat Flores lebih baik kuburkan saja mimpi itu. Sebab bukan tidak mungkin wacana ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk agenda politik. Menurut dia, ini juga bisa menciptakan raja-raja baru di Flores yang haus jabatan.
"Kuburkan sajalah mimpi Provinsi Flores itu. Terlalu kuat diproyeksi untuk kepentingan politik dan meraup keuntungan pribadi. Ini akan menjadi pintu masuk pertama menciptakan raja-raja kecil di Flores. Bukan mensejahterakan warga tetapi justru makin banyak korupsi. Sekarang saja soal kota Provinsi sudah baku rebut" ujar Gervas.
(mb/indo)
