Direktur Pelayanan Advokasi untuk Perdamaian dan Keadilan (PADMA) Indonesia, Gabriel Sola
INDOPOST, JAKARTA - “Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki profesi mulia dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dari pusat hingga daerah. Di tengah maraknya realita persoalan hukum di daerah-daerah, upaya penegakan hukum harus menjadi prioritas dan atensi serius oleh para penegak hukum. Salah satu sorotan utama yakni berkaitan dengan penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak terjadi di NTT. Juga persoalan hukum lain seperti persoalan tanah ulayat, kekerasan dan pembunuhan, pelecehan serta penyalahgunaan wewenang, rentan terjadi di beberapa daerah di NTT yang penanganannya terkesan vakum dan dibiarkan. Kinerja kepolisian dalam menegakkan martabat hukum menjadi sorotan sekaligus apresiasi.” Demikian diungkapakan Direktur Pelayanan Advokasi untuk Perdamaian dan Keadilan (PADMA) Indonesia, Gabriel Sola di Jakarta, Selasa (6/12). Secara khusus Gabriel menyoroti dan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian Sumba Barat yang belakangan ini mau berkomitmen menegakkan hukum di wilayah Sumba, NTT, baik persoalan TPPO maupun persoalan hukum lainnya.
“Lemahnya penegakan hukum, jelas menjadi catatan kritis serta tuntutan karena hal itu merupakan bentuk pembiaran. Khususnya di wilayah Sumba Barat, persoalan TPPO belum menyentuh ranah penegakan hukum sebagaimana seharusnya. Kinerja Polres Sumba Barat terus menjadi sorotan meskipun ada upaya penanganan dan penegakan hukum dalam mengatasi serta meminimalisir realita perdagangan di NTT pada umumnya dan di Sumba pada khususnya. Saatnya Polres Sumba Barat tegakan hukum guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan martabat hukum. Berbagai upaya yang sedang dilakukan oleh Polres Sumba barat dalam menangani berbagai persoalan hukum akhir-akhir ini layak diberikan apresiasi,” kata Gabriel.
Kinerja kepolisian, lanjut Gabriel, diharapakan dapat menjadi corong aspirasi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, persamaan di depan hukum serta hak-hak hukum yang cenderung dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.
“Tidak dapat dibantah bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan hukum selalu berjuang mencari perlindungan dan bantuan hukum. Beberapa persoalan yang sedang dalam penanganan pihak Polres Sumba Barat juga mencerminkan sisi keadilan, kemanusiaan, persamaan hak hukum serta kriminalisasi yang mengorbankan hak masyarakat kecil. Tentu ini menjadi sorotan serius terhadap kinerja kepolisian di Sumba Barat,” lanjutnya.
Gabriel menjelaskan bahwa terkait berbagai bentuk pengaduan masyarakat kepada PADMA Indonesia, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum dan lembaga negara lainnya agar persoalan hukum tetap berjalan sesuai mekanisme dan koridor hukum.
“Penegakan hukum menjadi salah satu langkah konkrit penting selain upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Sebagai salah satu corong aspirasi masyarakat di tingkat Pusat, PADMA Indonesia terus membangun koordinasi baik dengan pihak pihak Bareskrim dan Mabes Polri, Komnas HAM RI, Komisi III DPR RI serta Ombudsman RI guna mengambil langkah solutif serta menindaklanjuti persoalan hukum. Saatnya Polres Sumba Barat menunjukkan kinerja penegakan hukum dan menjadikan hukum sebagai payung keadilan serta kesetaraan hak hukum bagi siapa pun yang mencari perlindungan hukum,” tandas Gabriel.
(Che/indo)
