Warga Etnis Rohingya menadah air hujan untuk diminum
Oleh: Atman Ahdiat
Setelah beberapa tahun tidak terdengar kabarnya, isu mengenai Rohingya
kembali mengemuka dan menjadi pembicaraan komunitas internasional,
sebagaimana masalah di bagian dunia lain seperti konflik di Turki,
Yaman, Palestina, dan Irak. Pemicunya adalah tewasnya sembilan penjaga perbatasan Provinsi
Rakhine dengan Bangladesh pada 9 Oktober 2016 lalu, yang oleh pemerintah
Myanmar, dilakukan oleh kelompok militan Rohingya.
Pihak militer pun melancarkan aksi balasan dengan penghukuman secara
kolektif atas kelompok minoritas tersebut. Bahkan beredar kabar bahwa
balasan militer Myanmar tidak hanya berupa penyiksaan, melainkan juga
pemerkosaan.
Menurut laporan Human Right Watch, sebanyak 430 rumah di tiga desa
berbeda milik kaum Muslim Rohingya di Propinsi Rakhine, sudah hancur
jadi abu dan rata dengan tanah. Laporan tersebut semakin memperkuat
pernyataan seorang pejabat PBB bahwa pihak militer Myanmar memang sedang
melakukan operasi "pembersihan etnis" terhadap kelompok minoritas
Rohingya.
Untuk menghindari dari target balas dendam, sekitar 10.000 muslim
Rohingya dalam dua bulan terakhir melarikan diri ke Bangladesh. Kelompok aktivitis hak asasi manusia juga menuduh bahwa pihak militer
Myanmar juga melepaskan tembakan ke arah penduduk desa dari helikopter
dan melakukan penangkapan secara semena-mena.
Di Provinsi Rakhine, terdapat sekitar satu juta kaum muslim Rohingya
yang hidup dalam kondisi tertindas di antara moyoritas warga Myanmar
yang menganut Budha. Meski sudah hidup secara turun temurun di Propinsi
Rakhine, kelompok etnis Rohingya sampai sekarang tidak dianggap sebagai
bagian dari warga Myanmar, tapi sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Malangnya lagi, di Bangladesh sendiri mereka juga tidak diakui
sehingga ditolak memasuki negara asal nenek moyang mereka pada saat
memerlukan tempat untuk berlindung.
Seorang aktivis hak asasi manusia yang berkunjung ke Rakhine bersama
petugas dari PBB mengisahkan bagaimana dia mendengar cerita menyedihkan
dari warga Rohingya yang tempat penampungan dalam kondisi sangat
menyedihkan karena tidak bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Setiap hari mereka hidup dalam kondisi ketakutan karena jadi sasaran
kekerasan di tenda pengungsian yang sangat tidak layak untuk dihuni
karena kotor. Bangkai tikus tampak mengambang hanya beberapa meter dari
anak-anak yang berendam untuk menghindari sengatan hawa panas. Anak-anak yang meninggalkan karena tidak mendapatkan layanan
kesehatan, atau pun ibu yang harus menemui ajal saat melahirkan, sudah
tidak lagi menjadi berita yang luar biasa bagi mereka.
Sejak Myanmar memperkenalkan undang-undang kewarganegaraan pada 1982,
mereka yang dianggap sebagai warga Myanmar hanyalah yang masuk dalam
kategori "ras nasional", yaitu mereka yang dianggap berdomisili di
Myanmar sebelum 1824, yaitu tahun pertama pendudukan Inggris.
Pada sensus penduduk Myanmar 2004, kelompok minoritas Muslim
dimasukkan dalam kelompok tersendiri yang disebut "Rohingya", tapi
pemerintah kemudian mengubah kebijakan dan menyatakan mereka sebagai
"Bengali" atau Bangladesh.
Akibatnya, kelompok minoritas tersebut sangat rentan terhadap sikap
diskriminasi dan perlakukan tidak adil lainnya. Mereka tidak mendapatkan
hak untuk memperoleh pendidikan atau lapangan pekerjaan sebagaimana
warga Myanmar lainnya. Ketidakadilan yang mereka rasakan semakin parah karena hanya mendapatkan akses layanan kesehatan yang sangat terbatas.
Warga muslim Rohingya yang tidak tahan dengan kondisi tersebut
memutuskan untuk melarikan diri sebagai pengungsi dengan kapal dari
Teluk Bengal menuju Bangladesh, Thailand, Malaysia atau Indonesia,
dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan dan masa depan yang lebih
baik. Bahaya yang mereka hadapi saat menyeberangi lautan dengan kapal kayu
yang sarat penumpang digambarkan tiga kali lebih parah dibanding
pengungsi yang menyeberangi Laut Mediteria. Saat berjuang melawan maut
di tengah lautan, para pengungsi Rohingya tersebut juga menjadi mangsa
para pedagang manusia dan penyelundup manusia yang menjadikan mereka
sebagai sandera.
Tidak Berubah
Kemenangan bersejarah tokoh hak asasi manusia Aung San Suu Kyi dalam
pemilu tahun lalu dan sekaligus mengakhiri 50 tahun kekuasaan militer,
ternyata tidak berdampak dan tidak membawa perubahan signifikan terhadap
nasib muslim Rohingya.
Delapan bulan sebelum hari pemilihan, pemerintah Myanmar ketika itu
mencabut seluruh kartu pemilih sementara, membuat Muslim Rohingya
kehilangan identitas diri dan kartu pengenal, sekaligus kehilangan hak
untuk ikut memberikan suara. Kekuasaan militer sampai sekarang masih tetap dominan dan perlakuan,
perlindungan serta dukungan terhadap etnis Rohingya justru semakin
buruk. Harapan kepada Aung San Suu Kyi, penerima Nobel Perdamaian
tersebut untuk tampil membela hak-hak warga yang tertindas, juga ikut
memudar.
Salah satu kekuatan yang bisa menolong muslim Rohingya terlepas dari
penindasan dan mendapatkan hak mereka sebagai warga negara adalah
kekuatan dari luar, yaitu komunitas internasional. Sebanyak 70 anggota parlemen Inggris menulis surat kepada Menteri
Luar Negeri Inggris Boris Johnson agar pemerintah negara itu
meningkatkan tekanan kepada Myanmar sehingga akses bantuan kemanusiaan
ke Propinsi Rakhine dibuka.
Menurut mereka, minoritas di Myanmar juga mempunyai hak untuk hidup
dalam suasana damai, dan Inggris bersama komunitas internasional harus
mendengar suara mereka yang tertindas. Di antara para pemimpin dunia, adalah Perdana Menteri Malaysia Najib
Razak yang paling lantang menyerukan kecaman terhadap penindasan
kelompok muslim Rohingya.
Meskipun pemimpin dari sesama negara ASEAN, Najib tampak tidak peduli
bahkan ikut bergabung dengan ribuan demonstran dalam aksi solidaritas
di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu. Najib juga mengkritik Aung San Suu Kyi yang dinilai bungkam atas
praktik genosida yang dilancarkan oleh militer Myanmar terhadap etnis
muslim Rohingya.
Apa yang dilakukan Najib pun mengundang protes dari pemerintah
Myanmar karena Perdana Menteri Malaysia tersebut dinilai ikut campur
dalam masalah dalam negeri negara tersebut. "Saya tidak peduli. Apakah saya, pemimpin lebih dari 30 juta rakyat,
diharapkan untuk menutup mata? Berdiam diri? Saya tidak akan melakukan
itu," tegas Najib menanggapi protes dari pemerintah Myanmar.
Najib yang menjadi satu-satunya kepala negara yang ikut menghadiri
aksi solidaritas sebagai bentuk simpati terhadap kondisi warga Rohingya,
menegaskan bahwa Malaysia akan terus menekan negara-negara ASEAN untuk
menyelesaikan krisis kemanusiaan di negara anggota ASEAN itu.
Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan ikut terkena dampak
pengungsi Rohingya, juga memberikan perhatian khusus dan melalui Menteri
Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan pentingnya mewujudkan keamanan
dan stabilitas di Propinsi Rakhine. Retno yang bertemu Aung San Suu Kyi di Naypyidaw pada 6 Desember lalu
menegaskan bahwa masalah inklusifitas, di mana semua masyarakat
memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci penyelesaian situasi
di Rakhine.
**********
