Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin alias Oding, di Hotel Prioritas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2016)
INDOPOST, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut salah satu alasannya tidak mencairkan dana hibah untuk Bamus Betawi pada APBD 2016 karena penyelenggaraan Lebaran Betawi yang diisi oleh sambutan-sambutan bernuansa politis.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin menjelaskan, saat Lebaran Betawi, ada ulama yang memberi tausyiah dan disebut tak sengaja menyinggung pemilihan gubernur.
"Penceramahnya keseleo lidah, dan penceramah itu bukan dari unsur Bamus Betawi. Sudah kami minta kejelasan dan klarifikasi kepada ulama itu," kata Zainuddin, di Hotel Prioritas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2016).
Dia menyebut, Bamus Betawi netral pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Masyarakat Betawi, kata dia, ada yang memilih pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor 1, 2, dan 3.
Bamus Betawi, kata dia, membebaskan masyarakat Betawi memilih pemimpinnya. Di samping itu, dia membantah Ahok telah menghentikan pemberian dana hibah untuk Bamus Betawi.
"Pak Ahok tidak pernah mengatakan akan menghentikan dana Bamus, tidak. Tapi beliau akan memfokuskan untuk membangun dan mengembangkan kesenian di Setu Babakan," kata Zainuddin.
Hanya saja, lanjut dia, pengembangan budaya Betawi tidak hanya dari Setu Babakan saja. Sehingga, Bamus Betawi memerlukan dana hibah tersebut.
"Tiap tahunnya ada evaluasi (penggunaan dana hibah) dan tidak bisa kami gunakan seluruhnya tiap tahun. Insya Allah, tahun depan kami optimalkan, menyerap anggaran seluruhnya," kata Zainuddin.
Adapun dana hibah untuk Bamus Betawi sudah dianggarkan pada APBD DKI 2016. Hanya saja, Ahok mendisposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak mencairkan dana hibah tersebut.
Sebab, di dalam Lebaran Betawi yang diselenggarakan Bamus Betawi sempat disampaikan ceramah bernuansa politis. Berganti kepemimpinan, Sumarsono memutuskan untuk mencairkan hibah Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 2,5 miliar dari total Rp 5 miliar.
Pemprov DKI Jakarta hanya memberi hibah Rp 2,5 miliar karena waktu pencairan pada akhir tahun dan untuk kepentingan serapan anggaran. Kemudian Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan hibah sebesar Rp 5 miliar untuk Bamus Betawi pada RAPBD 2017.
(kompas/indo)
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin menjelaskan, saat Lebaran Betawi, ada ulama yang memberi tausyiah dan disebut tak sengaja menyinggung pemilihan gubernur.
"Penceramahnya keseleo lidah, dan penceramah itu bukan dari unsur Bamus Betawi. Sudah kami minta kejelasan dan klarifikasi kepada ulama itu," kata Zainuddin, di Hotel Prioritas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2016).
Dia menyebut, Bamus Betawi netral pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Masyarakat Betawi, kata dia, ada yang memilih pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor 1, 2, dan 3.
Bamus Betawi, kata dia, membebaskan masyarakat Betawi memilih pemimpinnya. Di samping itu, dia membantah Ahok telah menghentikan pemberian dana hibah untuk Bamus Betawi.
"Pak Ahok tidak pernah mengatakan akan menghentikan dana Bamus, tidak. Tapi beliau akan memfokuskan untuk membangun dan mengembangkan kesenian di Setu Babakan," kata Zainuddin.
Hanya saja, lanjut dia, pengembangan budaya Betawi tidak hanya dari Setu Babakan saja. Sehingga, Bamus Betawi memerlukan dana hibah tersebut.
"Tiap tahunnya ada evaluasi (penggunaan dana hibah) dan tidak bisa kami gunakan seluruhnya tiap tahun. Insya Allah, tahun depan kami optimalkan, menyerap anggaran seluruhnya," kata Zainuddin.
Adapun dana hibah untuk Bamus Betawi sudah dianggarkan pada APBD DKI 2016. Hanya saja, Ahok mendisposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak mencairkan dana hibah tersebut.
Sebab, di dalam Lebaran Betawi yang diselenggarakan Bamus Betawi sempat disampaikan ceramah bernuansa politis. Berganti kepemimpinan, Sumarsono memutuskan untuk mencairkan hibah Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 2,5 miliar dari total Rp 5 miliar.
Pemprov DKI Jakarta hanya memberi hibah Rp 2,5 miliar karena waktu pencairan pada akhir tahun dan untuk kepentingan serapan anggaran. Kemudian Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan hibah sebesar Rp 5 miliar untuk Bamus Betawi pada RAPBD 2017.
(kompas/indo)
