ilustrasi
INDOPOST, JAKARTA – Tanpa hambatan yang berarti, Pelaksana
tugas (Plt) Gubernur DKI Sony Sumarsono dan DPRD DKI akhirnya
menandatangani nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.
Dalam kesepakatan tentang cikal bakal APBD DKI tahun depan tersebut ditetapkan sebesar Rp 70,28 triliun.
Dengan adanya MoU tentang KUA-PPAS tadi, maka lelang sebagian besar proyek pembangunan sudah dapat dimulai, termasuk 14 lelang proyek rusun dan rumah sakit yang sempat dihentikan bulan lalu.
“Alhamdulillah, tanpa hambatan yang berarti, kami bersama dewan telah berhasil menandatangani MoU cikal bakal APBD 2017. Ini artinya sebuah refleksi dari kebersamaan eksekutif dan legislatif,” kata Sony di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/11).
Sony juga menyatakan dengan ditandatanganinya MoU ini maka proses lelang proyek sudah bisa dimulai. “Termasuk lelang 14 proyek yang saya hentikan Oktober lalu, kini bisa dilanjutkan setelah melalui pembahasan bersama DPRD,” papar Sony. Menurutnya, langkah ini ditempuh dalam rangka menghargai eksistensi DPRD DKI.
“Penganggaran daerah perlu dibahas oleh dua belah pihak, yakni eksekutif dan legislatif. Kalau usulan sudah disetujui legislatif ibaratnya kami sudah mendapat restu dari rakyat,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, proyek-proyek yang diputuskan untuk ditunda proses lelangnya oleh Plt Gubernur DKI karena masalah dalam hal penyusunan APBD serta demi menghormati fungsi DPRD.
Awal bulan lalu saat Ahok masih aktif sebagai gubernur, 14 proyek rusun dan rumah sakit senilai Rp 4,1 triliun pada APBD 2017 dilelang secara sepihak oleh eksekutif, sehingga membuat DPRD marah-marah. Setelah Sony menjadi Plt Gubernur, lelang itu dihentikan sambil menunggu pembahasan bersama dewan.
(joko/indo)
Dalam kesepakatan tentang cikal bakal APBD DKI tahun depan tersebut ditetapkan sebesar Rp 70,28 triliun.
Dengan adanya MoU tentang KUA-PPAS tadi, maka lelang sebagian besar proyek pembangunan sudah dapat dimulai, termasuk 14 lelang proyek rusun dan rumah sakit yang sempat dihentikan bulan lalu.
“Alhamdulillah, tanpa hambatan yang berarti, kami bersama dewan telah berhasil menandatangani MoU cikal bakal APBD 2017. Ini artinya sebuah refleksi dari kebersamaan eksekutif dan legislatif,” kata Sony di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/11).
Sony juga menyatakan dengan ditandatanganinya MoU ini maka proses lelang proyek sudah bisa dimulai. “Termasuk lelang 14 proyek yang saya hentikan Oktober lalu, kini bisa dilanjutkan setelah melalui pembahasan bersama DPRD,” papar Sony. Menurutnya, langkah ini ditempuh dalam rangka menghargai eksistensi DPRD DKI.
“Penganggaran daerah perlu dibahas oleh dua belah pihak, yakni eksekutif dan legislatif. Kalau usulan sudah disetujui legislatif ibaratnya kami sudah mendapat restu dari rakyat,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, proyek-proyek yang diputuskan untuk ditunda proses lelangnya oleh Plt Gubernur DKI karena masalah dalam hal penyusunan APBD serta demi menghormati fungsi DPRD.
Awal bulan lalu saat Ahok masih aktif sebagai gubernur, 14 proyek rusun dan rumah sakit senilai Rp 4,1 triliun pada APBD 2017 dilelang secara sepihak oleh eksekutif, sehingga membuat DPRD marah-marah. Setelah Sony menjadi Plt Gubernur, lelang itu dihentikan sambil menunggu pembahasan bersama dewan.
(joko/indo)
