Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki-Djarot, Ansy Lema
INDOPOST, JAKARTA - Sebagai sebuah bangsa, pada momentum memperingati Sumpah Pemuda ke-88 tahun, sejumlah pertanyaan reflektif-perlu dikemukakan. Masihkah hari ini kita mampu hidup bersama dalam kebhinekaan? Ada apa dengan toleransi antar-umat beragama hingga perbedaan justru tampak menjadi beban, dan bukannya aset yang menguatkan? Demikian ajakan Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Basuki-Djarot, Ansy Lema untuk memaknai dan melakukan introspeksi saat memperingati kelahiran Sumpah Pemuda.
Ansy menjelaskan, tentu Bung Karno dan Bung Hatta tidak pernah menginginkan Indonesia dirobek pertikaian bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-golongan). Dahulu keduanya berhasil menyatukan anak bangsa dari pelbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan untuk melawan kolonialis. Ansy mengungkapkan, persatuan dan kesatuan menjadi modal dasar melawan dan mengusir penjajah kala itu. Sekian lama Hindia Belanda dijajah asing dengan menjalankan politik pecah belah (devide et impera). Perpecahan yang mengakibatkan sangat lama bangsa asing menjajah Indonesia. "Dengan persatuan, kita bisa merdeka. Maka, tanpa persatuan, Republik Indonesia tidak akan pernah ada", ujar Ansy.
Perihal persatuan, bahkan jauh sebelum proklamasi 1945, Soekarno, Hatta, dan para pendiri Republik lainnya telah sukses mewujudkan kebhinnekaan dalam keekaan melalui ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Tragisnya, pengamatan mantan Presenter TVRI Nasional ini, spirit “berbeda dalam persatuan” dan “bersatu dalam perbedaan” kini tampak bukannya kian mekar, sebaliknya malah terancam meredup. "Ini sangat mengkhawatirkan karena membuktikan Indonesia sesungguhnya belum sepenuhnya merdeka dalam toleransi dan kemajemukan", terangnya.
Ansy juga mengungkapkan keprihatinannya menyaksikan fakta hanya karena perkara berbeda keyakinan, orang bisa saling membenci dan bermusuhan. Kebangsaan Indonesia tengah terpental jauh ke belakang, kebersamaan terasa rapuh saat melihat ada saja kelompok-kelompok sektarian yang terus mengobarkan permusuhan dan kebencian dengan politisasi SARA. Soal "kita" dan "mereka" masih jadi momok bagi persatuan bangsa. "Ini jelas kemunduran (set-back) luar biasa dalam cara kita bernegara", jelas Pengamat Politik sekaligus Dosen FISIP Universitas Nasional (Unas), Jakarta ini.
Peran Negara
Max Weber menyatakan negara memegang the monopoly of the legitimate use of physical force. Hal ini bukan hanya bertujuan menjaga kedaulatan negara, tetapi sekaligus menjaga ketertiban di masyarakat. Karena itu, negara wajib menindak tegas para pihak yang mengancam persatuan bangsa. Ansy menambahkan, Indonesia menuju negara gagal bila pemerintah tidak memupuk pluralisme dan mendorong zero tolerance terhadap para penebar permusuhan. Khusus soal agama, agama kerap menampakkan wajah paradoksal.
Pada satu sisi menampilkan sosok lembut, di sisi lain sosok sangar-menakutkan. Tak heran, hanya karena berbeda keyakinan, ada kelompok warga yang merasa berhak menindas hak hidup warga lainnya. Maka, terkait pemahaman atas nilai-nilai agama, Teolog legendaris Karen Armstrong menyatakan setelah ia berinteraksi dengan hal-hal ilahiah, ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa teologi yang baik mestinya yang menawarkan keramahan dan kedamaian kepada mereka yang berbeda, bukannya permusuhan dan kekerasan. Itu berarti, teologi yang buruk adalah yang mengajarkan permusuhan, merawat kebencian, serta menyuburkan pertikaian. "Mari kita mempromosikan teologi perdamaian", katanya.
Spirit Sumpah Pemuda harus dimaknai hari ini dengan terus menguatkan persatuan dan merawat kebhinekaan bangsa, sembari melawan tindakan memecah-belah Indonesia. Kendati penjajahan fisik oleh bangsa asing telah usai, persatuan bangsa tetap sangat dibutuhkan untuk melawan berbagai bentuk penjajahan gaya baru (neo-kolonialisme) seperti korupsi, kemiskinan, kebodohan dan politisasi SARA. Jika dahulu bangsa asing menjajah, mengeruk kekayaan Indonesia untuk memperkaya negaranya hingga mengakibatkan Indonesia miskin, kini kemiakinan Indonesia disebabkan oleh praktek korupsi. "Korupsi terbukti memiskinkan Indonesia. Mewujudkan Indonesia sejahtera adalah dengan melawan korupsi", jelas Ansy.
Terkait tepat di hari Sumpah Pemuda KPUD menggelar awal kampanye damai Pilkada, Ansy berharap agar kontestasi elektoral bukan menjadi ajang untuk memecah-belah, sebaliknya justru bisa semakin menguatkan persatuan bangsa. Karena itu, kampanye mestinya diisi dengan pendidikan politik, bukan fitnah memicu permusuhan. Demokrasi tanpa diskursus dan dialektika sejatinya bukanlah demokrasi. Karena itu, peradaban demokrasi harus dibangun di atas sikap rasional, bukan perilaku emosional. "Kampanye adalah adu otak, bukan adu otot. Kampanye adalah festival cerdas, bukan adu buas atau beringas", tutup Ansy.
(mb/indo)
