Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat
INDOPOST, JAKARTA – Kucuran dana hibah ke Badan Musyawarah
Rakyat (Bamus) Betawi akan dievaluasi pemerintah provinsi (pemprov) DKI
Jakarta. Ini dikarenakan Bamus ikut berpolitik praktis dengan mendorong
putra asli betawi menjadi gubernur atau wakil gubernur.
Wakil gubernur DKI Jakarta mengatakan akan mengevaluasi dengan mengundang Bamus Betawi untuk duduk bersama. Djarot juga menyinggung rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar Bamus di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016). Dalam rapimnas, ada pemaparan visi misi dari calon gubernur yang didorong.
“Evaluasi akan dilakukan. Kita undang mereka semua. Maunya apa. Kaya kemaren, mereka kan ada pertemuan hari Minggu kemarin di Hotel Sahid,” kata Djarot, di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/9/206).
“Sepanjang itu untuk pelestarian budaya, itu bisa. Karena sudah ada perda nya. Selama itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, apalagi yang mengangkat isu-isu SARA, itu boleh ( dapat hibah),” tambah Djarot.
Mantan walikota Blitar itu menilai itu bukan kesalahan Bamus Betawi secara organisasi, namun merupakan kesalahan oknum yang di dalamnya.
“Jadi, marilah kita bersama-sama komitmen, membangun budaya betawi yang bener. Budaya betawi kan toleran, santun, cinta lingkungan, cinta keindahan,” tutur Djarot.
Djarot berharap, ke depan tidak ada lagi kegiatan yang bermuatan politik di dalam tubuh Bamus. Dia berharap orang-orsng yang ada di dalamnya dapat memisahkan kepentingan politik dan kepentingan organisasi.
” Misalkan, Pak Haji Lulung, kan aktif tuh di Bamus, kalau politik, salurkan lewat partainya. Juga pak Nachrowi Ramli, itu juga di Forkabi kalau gak salah, salurkan ke partainya. Tidak melalui Bamus,” tutup Djarot.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memerintahkan untuk menghentikan dana hibah dari APBD DKI untuk Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi. Hal ini dilakukan karena Ahok menilai Bamus Betawi telah telah ikut dalam politik praktis, yang menurutnya, sebagai penerima dana hibah, Bamus Betawi tidak diperkenankan terlibat dalam Politik.
Calon gubernur petahana ini menjelasakan, setiap tahun pemprov DKI memberikan dana hibah ke Bamus Betawi sekitar 4 sampai 5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun masyarakat betawi serta kebudayaan betawi.
(ikbal/indo)
Wakil gubernur DKI Jakarta mengatakan akan mengevaluasi dengan mengundang Bamus Betawi untuk duduk bersama. Djarot juga menyinggung rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar Bamus di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016). Dalam rapimnas, ada pemaparan visi misi dari calon gubernur yang didorong.
“Evaluasi akan dilakukan. Kita undang mereka semua. Maunya apa. Kaya kemaren, mereka kan ada pertemuan hari Minggu kemarin di Hotel Sahid,” kata Djarot, di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/9/206).
“Sepanjang itu untuk pelestarian budaya, itu bisa. Karena sudah ada perda nya. Selama itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, apalagi yang mengangkat isu-isu SARA, itu boleh ( dapat hibah),” tambah Djarot.
Mantan walikota Blitar itu menilai itu bukan kesalahan Bamus Betawi secara organisasi, namun merupakan kesalahan oknum yang di dalamnya.
“Jadi, marilah kita bersama-sama komitmen, membangun budaya betawi yang bener. Budaya betawi kan toleran, santun, cinta lingkungan, cinta keindahan,” tutur Djarot.
Djarot berharap, ke depan tidak ada lagi kegiatan yang bermuatan politik di dalam tubuh Bamus. Dia berharap orang-orsng yang ada di dalamnya dapat memisahkan kepentingan politik dan kepentingan organisasi.
” Misalkan, Pak Haji Lulung, kan aktif tuh di Bamus, kalau politik, salurkan lewat partainya. Juga pak Nachrowi Ramli, itu juga di Forkabi kalau gak salah, salurkan ke partainya. Tidak melalui Bamus,” tutup Djarot.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memerintahkan untuk menghentikan dana hibah dari APBD DKI untuk Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi. Hal ini dilakukan karena Ahok menilai Bamus Betawi telah telah ikut dalam politik praktis, yang menurutnya, sebagai penerima dana hibah, Bamus Betawi tidak diperkenankan terlibat dalam Politik.
Calon gubernur petahana ini menjelasakan, setiap tahun pemprov DKI memberikan dana hibah ke Bamus Betawi sekitar 4 sampai 5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun masyarakat betawi serta kebudayaan betawi.
(ikbal/indo)
