Terkait PHK, 754 Mantan Security Provider PT Chevron Geruduk Kantor DPRD Bengkalis
INDOPOST, BENGKALIS - Ratusan Mantan security provider BP.PT.Chevron Pasifik Indonesia (PT.CPI) yang berasal dari Mandau, Rumbai dan Mukasaf serta di tambah lagi dari Pertamina Up II sei pakning kec.Bukitbatu, Selasa (6/8/2016) Siang mendatangi kantor DPRD Bengkalis.
Menurut keterangan supriadi selaku ketua security melayu bersatu kedatangan mereka bertujuan untuk mendengar jawaban dari apa yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama pada bulan agustus lalu, yakni terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 754 security yang dinilai menyalahi ketentuan, mereka berharap bisa di terima kembali bekerja di perusahaan BP.PT.CPI.
"Karena pada pertemuan awal pihak chevron yang hadir tidak dalam posisi pengambil keputusan, diharapkan pada pertemuan kedua ini kami bisa mendengarkan jawaban perusahaan," kata ketua security melayu bersatu.
Kedatangan mantan security ini memang sudah dijadwalkan oleh pihak dewan dengan agenda hearing lintas komisi. Dalam hearing yang dipimpin oleh Wakil Pimpinan DPRD Bengkalis DR.H.Indra Gunawan eed, dan didampingi ketua komisi serta Kapolres Bengkalis AKBP.Hadi Wicaksono berlangsung cukup alot.
Awalnya pihal Dewan mendengarkan pendapat dari juru bicara dari pihak security, terkait dengan PHK tersebut, yang disampaikan oleh kalangan ketua securyti melayu bersatu, ketua DPC Serikat Buruh sejahtera Indonesia, ketua Forum bersama security DKF dan ditambah juru bicara lainnya.
Hearing yang sempat di tunda selama 2 jam tersebut ternyata belum membuahkan hasil yang mereka harapkan, setelah pihak perusahaan menyampaikan keputusannya mantan security yang hadir dalam ruang sidang utama gedung DPRD tersebut berteriak.
Isak tangis mantan security PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) pecah, pasalnya, hearing lintas Komisi yang digelar DPRD tidak puas dengan jawaban pihak perusahaan.
PT CPI tetap berkomitmen tidak akan memperpanjang kontrak 754 eks security yang habis kontraknya. Padahal, saat hearing diskor selama 2 jam, DPRD dan Pemerintah Bengkalis didampingi Kapolres sempat mengelar rapat setengah kamar di Ruang VIP DPRD bersama CPI agar kembali mempekerjakan mereka.
Namun, segala upaya itu tidak diindahkan PT CPI. CPI tetap pada komitmennya melanjutkan bisnis dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
"Chevron tetap menjalankan bisnis sesuai dengan mekanisme yang telah kita tetapkan saat ini, dan terus melakukan kontrak dengan model yang ada saat ini, bahwa masukan dan permintaan dari teman- teman (eks securiy) untuk saat ini belum bisa kita terima," singkat sukamto General Manager PT CPI memutuskan kesimpulan dari perusahaan.
Mendengar keputusan tersebut, eks securty yang memenuhi ruang hearing berteriak dan mengecam keputusan Chevron yang sedikitpun tidak memihak ke masyarakat.
Menanggapi keputusan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) yang tidak akan memperkerjakan kembali 754 mereka yang habis masa kontraknya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bengkalis Ridwan Yazid saat dihubungi menegaskan akan melakukan pengusutan atas dugaan pelanggaran undang- undang ketenagakerjaan yang dilakukan chevron.
"Termasuk masalah hak- hak normatif yang diusulkan oleh teman- teman yang di PHK sebanyak 754 orang sudah kami terima sejak beberapa hari kemarin, insya-Allah akan kita lakukan pemeriksaan kepada perusahaan. Hak- hak normatif dari karyawan harus dibayar," tegas Ridwan, Rabu (7/8/2016) pagi.
Kemudian, lanjutnya, Chevron telah melakukan penyimpangan jam kerja yang telah diatur dalam undang- undang ketenagakerjaan. Chevron mempekerjakan karyawan melebihi jam kerja 40 jam dalam satu minggu dan ini tertulis dalam kontrak,keputusan hearing memberikan waktu selama 2 minggu untuk merevisi kontrak tersebut.
"Sesuai kesepakatan Disnakertans, DPRD dan Polres Bengkalis akan membentuk tim melakukan pemeriksaan dan menegakkan undang- undang ketenagkerjaan serta mencabut izin operasional perusahaan yang menaungi karyawan Chevron," imbuh Ridwan.
Sementara itu, Wakil pimpinan DPRD Bengkalis Indra Gunawan turut prihatin atas keputusan Managemen Chevron. Dia berharap mantan security bersabar menunggu hasil penegakan dugaan pelanggaran undang- undang ketenagakerjaan yang dilakukan Chevron.
"Berikan waktu kami bekerja, jika tidak menemukan hasil dalam 2 minggu yang kami berikan, saya akan memperjuangkan nasib rekan- rekan ke pak Gubernur," imbuhnya.
(tsmi/indo)
