Ansy Lema, Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok
INDOPOST, JAKARTA - Hujan lebat berapa hari lalu menyebabkan puluhan rumah dan kendaraan terendam banjir di bilangan kawasan Kemang Jakarta Selatan. Fenomena ini menuai polemik. Akibatnya, banyak pihak menuding Ahok tak berdaya, Ahok belum mampu menyelesaikan persoalan banjir ini.
Juru bicara tim pemenangan Ahok, Ansy Lema menilai tudingan tersebut terlalu mengada-ada. Ia menjelaskan bahwa persoalan banjir adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat juga diminta agar jangan lagi tinggal disekitar bantaran kali.
Salah satu penyebab terus terjadinya banjir di Jakarta adalah berkurangnya daerah resapan air dari waktu ke waktu. Banyak daerah resapan air berubah fungsi menjadi pemukiman warga atau sentra bisnis. Kemang, misalnya, yang pekan lalu dilanda banjir sejatinya adalah daerah resapan air berdasarkan RUTR 1985-2005.
Namun sejak dekade 1990-an, kawasan ini perlahan beralih menjadi pusat hiburan dan sentra bisnis-komersil. Kini tercatat ada 249 kafe, 12 hotel, 12 apartemen dan 3 mall. Implikasinya, lebar sungai yang dahulu 20 meter, menyusut drastis tinggal 3 meter. "Air kehilangan "rumah", di mana-mana beton, sehingga air meluber ke mana-mana dan memicu terjadinya banjir", jelas Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Ahok, Ansy Lema.
Pemprov Berupaya Kembalikan Fungsi Lahan
Untuk mengurangi banjir di Jakarta lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta dibawah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus berupaya mengembalikan fungsi lahan resapan yang telah disalahgunakan agar kembali menjadi jalan inspeksi, taman, fasum dan fasos. "Tanah negara tidak bisa dikuasai oleh orang per orang dan harus dikembalikan pada fungsi aslinya. Normalisasi sungai dan relokasi warga dari bantaran sungai ke rumah susun adalah upaya Pemprov DKI mengurangi banjir", ujar Ansy Lema.
Karena itu, tindakan merelokasi warga dari bantaran sungai bukan penggusuran karena sebelum warga dipindahkan, Pemprov terlebih dahulu menyiapkan rumah susun sebagai tempat hunian baru. "Menggusur berbeda dengan merelokasi. Menggusur tidak memikirkan tempat tinggal bagi warga, sebaliknya merelokasi berarti sebelum warga dipindahkan, lebih dulu disiapkan rumah untuk mereka. Dengan menyiapkan rusun, berarti Ahok memberikan hak hidup layak pada warga", imbuhnya.
Kepada indopost, Ansy mengatakan, tindakan Ahok merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai tentu bukan tindakan populis, juga bisa dinilai tidak pro wong-cilik, namun hal ini harus dilakukannya untuk membebaskan Jakarta dari bencana banjir tahunan. Selain itu, Ahok berkomitmen menegakkan aturan agar tanah negara tidak boleh dikuasai atau disalahgunakan oleh orang per orang, dan harus dikembalikan ke fungsi asalinya. Sebagai pemimpin, Ahok berani ambil resiko, ia juga siap untuk tidak populer, namun yang Ahok lakukan adalah bukan demi kepentingan pribadinya, melainkan untuk menegakkan aturan dan menyelamatkan masyarakat banyak.
"Relokasi dan normalisasi sungai adalah bagian dari pemberadaban kota Jakarta. Warga dipindahkan dari kawasan kumuh, jorok, sempit, tidak sehat untuk selanjutnya tinggal di hunian yang lebih manusiawi dan bermartabat", tegas Ansy Lema, Kamis, (01/9/2016)
Banjir Kerap Dijadikan Panggung Politik, Namun Ahok Menawarkan Penyelesaian Permanen
Ansy menuturkan, sikap Ahok dan Jokowi saat menjabat Gubernur sungguh berbeda dengan para pendahulu mereka. Publik melihat pemerintah-pemerintah di masa lalu lebih memilih mendiamkan, walau warga tinggal di bantaran sungai. Terkesan ada pembiaran. Di masa lalu Pemprov kala itu datang dengan jalan keluar tambal sulam, namun kini Ahok menawarkan solusi permanen dan komprehensif.
Dahulu setiap kali terjadi banjir pemerintah, parpol, LSM datang memberikan bantuan sosial, melakukan pendekatan karitatif, namun solusinya hanya bersifat tambal-sulam. Banjir kerap dijadikan sebagai "panggung politik" oleh para politisi untuk hadir sebagai "pahlawan", namun di atas penderitaan warga. Mereka datang membawa bantuan sosial, melakukan aksi kemanusiaan, namun tidak pernah mau menyelesaikan masalah banjir hingga tuntas ke akarnya. Akibatnya, tiap tahun banjir terus berulang. Tiap tahun Pemprov mengeluarkan anggaran untuk penanggulangan bencana banjir.
Banyak uang negara yang dikeluarkan untuk menangani banjir. Sementara itu, Ahok menghadirkan solusi permanen, dengan pendekatan komprehensif dan menekankan pada aspek keadilan sosial. Beda bantuan sosial dan keadilan sosial adalah, jika yang pertama mengandalkan aksi-aksi karitatif dan bersifat reaksioner-insidentil, maka pendekatan kedua berorientasi pada solusi permanen dengan berupaya menyelesaikan akar persoalan terjadinya banjir secara tuntas.
"Tengok Kampung Pulo yang dahulunya selalu banjir tiap tahun, dan selaku direspon dengan pendekatan bantuan sosial, kini setelah Ahok turun tangan, banjir tidak terjadi lagi karena Ahok menghadirkan keadilan sosial di sana", terang Ansy..
Ahok Menghormati Harkat Martabat
Ahok menyadari Sila kelima Pancasila bukan bantuan sosial, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ansy, para pengeritik Ahok hanya fasih bicara Hak Asasi Manusia (HAM), sementara Ahok mempraktekkan HAM. Menertibkan kawasan kumuh bukan melanggar HAM dan tidak pro orang kecil, tapi justru dalam rangka memanusiakan mereka, menghormati harkat-martabat mereka.
"Ahok ingin memenuhi hak dasar warganya, yakni hak untuk hidup layak, bukan hidup di lingkungan kumuh, jorok dan tidak sehat. Ini sejalan dengan visi Jakarta Baru, yakni Jakarta yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak, berbudaya serta manusiawi", jelasnya.
Sementara soal tuntutan ganti rugi oleh warga yang direlokasi kepada Pemprov, Ansy mempertanyakan apakah pantas warga yang tinggal berpuluh tahun di atas tanah negara dan telah merasakan manfaat dari penggunaan lahan tersebut menuntut ganti rugi dari negara?
Bukankah selama puluhan tahun warga sudah mengambil manfaat dari lahan negara yang dipakai? "Jadi, sesungguhnya yang terjadi bukan ganti rugi, tapi ganti untung karena warga telah merasakan manfaat tanah negara, sementara negara dirugikan", tutur Ansy.
Ansy menambahkan, Ahok justru bisa digugat oleh kelompok warga lainnya jika membiarkan ada tanah negara yang digunakan untuk kepentingan privat, paparnya.
Ketika ditanya terkait maraknya tudingan yang dialamatkan ke Ahok, Ansy justru menilai tudingan tersebut terlalu dipolitisir. "Ada pihak-pihak yang memanfaatkan musibah ini sebagai panggung pencitraan politik. Apalagi menjelang pilgub DKI 2017 mendatang," ujar aktivis 98 tersebut.
(mb/indo)
