Gubernur DKI, Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok)
INDOPOST, JAKARTA – Upaya Gubernur DKI, Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) untuk tetap melanjutkan reklamasi di Pantai Utara Jakarta
membuahkan hasil. Setelah Menteri Koordinator bidang Maritim (Menko
Maritim), Luhut Binsar Panjaitan memutuskan proyek bernilai Rp. 400
triliun dilanjutkan.
Tidak hanya itu, Ahok pun mengaku lega pasalnya dari hasil pemaparan berbagai instansi oleh Kemenko Maritim menyimpulkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai dampak reklamasi mulai aspek hukum, atau lingkungan ternyata tak ada sama sekali. “Dari awal saya yakin proyek ini akan lanjut karena memang tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” ujar Ahok di Balaikota, kemarin, Jumat, (09/09).
Ahok menyebut reklamasi izinnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tujuannya adalah membuat daratan baru sekaligus merapikan Pantai Utara Jakarta. Ini diterjemahkan dengan pembangunan rumah susun, membuat danau, pompa, dan jalan inspeksi. Pada tahun 1997, terdapat perjanjian yang dikeluarkan oleh mantan Wakil Gubernur Tubagus Muhammad Rais dengan PT Manggala Krida Yudha (MKY) terkait izin reklamasi.
Ketika itu, PT MKY dibebankan dengan tambahan kontribusi. Padahal, perusahaan itu dimiliki oleh anak kandung Soeharto. “MKY bangkrut karena Pak Harto jatuh 1998 gitu loh. Dia jatuh, bukan berarti kontribusi tambahan dihilangkan loh,” ujar Ahok.
Berdasarkan hal itulah Ahok kembali memberlakukan kontribusi tambahan yang berdasarkan dari perhitungannya dibebankan 15 persen kepada pengembang pulau reklamasi. Munculnya angka 15 persen dari NJOP yang dikalikan dengan lahan yang dijual atau sekitar 60 persen tersebut berasal dari hitungan pembagian dividen dari reklamasi yang dilakukan PT Pembangunan Jaya Ancol. Ternyata, ketika dihitung, keuntungannya mencapai 20 persen atau bahkan ada yang mencapai 40 persen dari NJOP.
Dari angka tersebut, kemudian, kata Ahok, diolah kembali sehingga muncul angka 15 persen dari NJOP. Angka itu kemudian diputuskan sebagai kontribusi tambahan bagi pengembang di pulau reklamasi.
Seperti diketahui sebelumntya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Meski proyek tersebut tengah digugat Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menteri Koordinator bidang Maritim (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan
Dari hasil pemaparan berbagai instansi, Luhut melihat semua yang dikhawatirkan mengenai dampak reklamasi mulai aspek hukum, atau lingkungan ternyata tak ada sama sekali. Kendati demikian, untuk melanjutkan proyek reklamasi ini perlu dilakukan beberapa penyesuaian, terutama dari segi rekayasa engineering. “Kalau nanti perlu penyesuaian-penyesuaian, kita lakukan penyesuaian.
Tapi secara rekayasa engineering semua bisa dilakukan. PLN bicara, BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) bicara, semua ahli bicara. Menurut kami memang ada penyesuaian di sana sini. Dari lingkungan hidup juga. Ini pemaparan sudah satu bulan, bukan hanya ini saja,” jelasnya. Ia menegaskan, dalam kelanjutan proyek reklamasi, keberadaan nelayan tetap menjadi perhatian utama.
(guruh/indo)
Tidak hanya itu, Ahok pun mengaku lega pasalnya dari hasil pemaparan berbagai instansi oleh Kemenko Maritim menyimpulkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai dampak reklamasi mulai aspek hukum, atau lingkungan ternyata tak ada sama sekali. “Dari awal saya yakin proyek ini akan lanjut karena memang tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” ujar Ahok di Balaikota, kemarin, Jumat, (09/09).
Ahok menyebut reklamasi izinnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tujuannya adalah membuat daratan baru sekaligus merapikan Pantai Utara Jakarta. Ini diterjemahkan dengan pembangunan rumah susun, membuat danau, pompa, dan jalan inspeksi. Pada tahun 1997, terdapat perjanjian yang dikeluarkan oleh mantan Wakil Gubernur Tubagus Muhammad Rais dengan PT Manggala Krida Yudha (MKY) terkait izin reklamasi.
Ketika itu, PT MKY dibebankan dengan tambahan kontribusi. Padahal, perusahaan itu dimiliki oleh anak kandung Soeharto. “MKY bangkrut karena Pak Harto jatuh 1998 gitu loh. Dia jatuh, bukan berarti kontribusi tambahan dihilangkan loh,” ujar Ahok.
Berdasarkan hal itulah Ahok kembali memberlakukan kontribusi tambahan yang berdasarkan dari perhitungannya dibebankan 15 persen kepada pengembang pulau reklamasi. Munculnya angka 15 persen dari NJOP yang dikalikan dengan lahan yang dijual atau sekitar 60 persen tersebut berasal dari hitungan pembagian dividen dari reklamasi yang dilakukan PT Pembangunan Jaya Ancol. Ternyata, ketika dihitung, keuntungannya mencapai 20 persen atau bahkan ada yang mencapai 40 persen dari NJOP.
Dari angka tersebut, kemudian, kata Ahok, diolah kembali sehingga muncul angka 15 persen dari NJOP. Angka itu kemudian diputuskan sebagai kontribusi tambahan bagi pengembang di pulau reklamasi.
Seperti diketahui sebelumntya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Meski proyek tersebut tengah digugat Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menteri Koordinator bidang Maritim (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan
Dari hasil pemaparan berbagai instansi, Luhut melihat semua yang dikhawatirkan mengenai dampak reklamasi mulai aspek hukum, atau lingkungan ternyata tak ada sama sekali. Kendati demikian, untuk melanjutkan proyek reklamasi ini perlu dilakukan beberapa penyesuaian, terutama dari segi rekayasa engineering. “Kalau nanti perlu penyesuaian-penyesuaian, kita lakukan penyesuaian.
Tapi secara rekayasa engineering semua bisa dilakukan. PLN bicara, BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) bicara, semua ahli bicara. Menurut kami memang ada penyesuaian di sana sini. Dari lingkungan hidup juga. Ini pemaparan sudah satu bulan, bukan hanya ini saja,” jelasnya. Ia menegaskan, dalam kelanjutan proyek reklamasi, keberadaan nelayan tetap menjadi perhatian utama.
(guruh/indo)
