Ansy Lema, Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta
INDOPOST, JAKARTA - Tampaknya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak main-main dengan gugatan judicial review yang dilayangkan ke-MK terkait kewajibanya sebagai Calon Gubernur DKI untuk cuti dan kampanye seperti yang ditetapkan KPUD DKI. Hal ini terlihat dari proses persidangan di Hakim MK, Senin, (22/08/2016)
Langkah yang ditempuh Ahok ini sontak menarik perhatian publik tanah air. Pengamat politik Ansy Lema menilai Ahok lebih memilih bekerja ketimbang cuti dan kampanye. Sebab menurutnya, Ahok ingin kawal APBD DKI 2017 karena masa cutinya selama 4 bulan terhitung Oktober sampai Januari memang masa penting terkait alokasi anggaran.
Ansy menduga, ada kekhawatiran Gubernur bahwa jika dirinya cuti maka proses penganggaran nantinya rawan tidak berpihak kepada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Jakarta. Oleh karenanya dicobalah oleh Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan Judicial Review ke MK.
"Ahok lebih ingin mengutamakan kerja untuk rakyat Jakarta, ketimbang berkampanye dan tidak bekerja. Jadi, intinya bukan Ahok tidak mau mematuhi UU, tapi UU-nya yang berubah. Jika dulu cuti hanya saat kampanye, kini sepanjang masa kampanye, kandidat harus cuti. Ahok tentu keberatan, sedangkan dia digaji oleh rakyat untuk bekerja", ungkap Ansy, ketika dihubungi awak Indonesian Post Senin, (22/08)
Lebih lanjut Dosen FISIP Universitas Jakarta tersebut menuturkan, jika dicermati, Ahok sebenarnya tidak meminta membatalkan UU tersebut. Beliau hanya meminta supaya hakim MK menafsirkan soal cuti, apakah merupakan kewajiban atau merupakan pilihan. Yang apabila pilihan, Ahok setuju untuk pilih tidak cuti dan tidak kampanye. Ahok sadar betul bahwa di daerah-daerah, ada contoh di mana incumbent "nakal" saat kampanye. Makanya Ahok fair dan ambil posisi, apabila hakim MK dapat menafsirkan cuti ini, Ahok setuju untuk tidak kampanye sama sekali.
Beliau menegaskan, isu pentingnya Ahok lebih memilih kepentingan rakyat ketimbang kepentingan politik personal, yakni kampanye untuk menang pilkada. Ahok ingin mengawal APBD DKI dari para begal yang selama ini sudah tidak berdaya. Kalau Ahok cuti siapa jamin politik anggaran yang sudah berpihak pada rakyat akan terus berjalan. Yang perlu ditekankan: Ahok tidak mau kampanye, mau kerja, karena tidak mau cuti, cutinya kelamaan: 4 bulan. Oktober 2016-Februari 2017.
Perlu diingat, Jokowi waktu pilpres memang cuti, tapi itu bulan Juni-Juli, jadi dia tidak dalam masa kritis Jakarta: tidak sedang menyusun anggaran dan tidak sedang musim hujan.
Karena itu Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta tersebut kemudian menguraikan beberapa poin mengapa Ahok lebih milih bekerja daripada ambil cuti dan kampanye?
1. Kewajiban cuti kelamaan, menurut aturan yang baru hampir 4 bulan: 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.
2. Ahok mau menyusun APBD DKI 2017, APBD menyangkut hajat hidup orang banyak. Ahok ingin mengawal proses penyusunan dan pembahasan APBD.
3. Korupsi legislasi rentan dilakukan saat proses awal penyusunan APBD. Anggaran adalah 'pintu utama' korupsi.
4. Ahok ingin mengawal penyusunan APBD agar tidak salah sasaraan, agar tidak ada 'anggaran siluman' yang masuk (ingat kasus "dana siluman": 12T untuk UPS dan pengadaan truk2 sampah yang pernah digagalkan).
5. Jadwal cuti masa kampanye dan jadwal bahas dan susun APBD bersamaan. Ahok lebih memilih tidak cuti, tidak kampanye, demi kawal APBD 2017.
6. Masa jabatan Ahok masih sampai Oktpber 2017, artinya masih ada 8 bulan pasca pilkada. Apakah Ahok harus pertanggungjawabkan APBD yang tidak ikut disusunnya?
7. Ahok lebih memilih kerja, daripada kampanye. Tuntutan Ahok bersifat opsional: calon yang tidak kampanye dan memilih kerja diperbolehkan tidak ambil cuti.
8. Ahok lebih mengutamakan bekerja sebagai pelayan masyarakat jakarta ketimbang buang waktu untuk kampanye.
1. Kewajiban cuti kelamaan, menurut aturan yang baru hampir 4 bulan: 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.
2. Ahok mau menyusun APBD DKI 2017, APBD menyangkut hajat hidup orang banyak. Ahok ingin mengawal proses penyusunan dan pembahasan APBD.
3. Korupsi legislasi rentan dilakukan saat proses awal penyusunan APBD. Anggaran adalah 'pintu utama' korupsi.
4. Ahok ingin mengawal penyusunan APBD agar tidak salah sasaraan, agar tdk ada 'anggaran siluman' yang masuk (ingat kasus "dana siluman": 12T untuk UPS dan pengadaan truk2 sampah yang pernah digagalkan).
5. Jadwal cuti masa kampanye dan jadwal bahas dan susun APBD bersamaan. Ahok lebih memilih tidak cuti, tidak kampanye, demi kawal APBD 2017.
6. Masa jabatan Ahok masih sampai Oktober 2017, artinya masih ada 8 bulan pasca pilkada. Apakah Ahok harus pertanggungjawabkan APBD yang tidak ikut disusunnya?
7. Ahok lebih memilih kerja, daripada kampanye. Tuntutan Ahok bersifat opsional: calon yang tidak kampanye dan memilih kerja diperbolehkan tidak ambil cuti.
8. Ahok lebih mengutamakan bekerja sebagai pelayan masyarakat jakarta ketimbang buang waktu untuk kampanye.
Perlu ditekankan juga permainan DPRD Jakarta selama ini misal: anggaran fiktif 12T untuk UPS yang akhirnya gagal, DPRD juga pernah hapus anggaran pengadaan bus dan truk sampah. Itu semua berhasil setelah Ahok ngotot. Seperti diketahui, sejak memimpin DKI, penyusunan APBD sudah jadi semacam 'perang tahunan' antara Ahok dan DPRD.
Kepada Indonesian Post Ansy menegaskan bahwa politik selalu menyangkut dua hal: "How to get power" dan "How to use power". "UU ini baik menyasar soal cara mendapatkan kekuasaan secara fair, tapi Ahok bukan hanya kandidat, Ahok adalah Gubernur yang juga masih memiliki tanggung jawab hingga Oktober 2017. Makanya perspektif Ahok lebih ke soal "How to Use power", bagaimana memastikan agar penyusunan anggaran tidak salah sasaran. Toh, UU Pilkada tentu juga menjadikan UU Pemda dan UU DKI Jakarta sebagai konsiderasi. Ini yang perlu juga diperhatikan", terang Ansy.
"Terkait APBD (termasuk dalam proses penyusunannya), peran kontrol seorang pemimpin (pemimpin yang BTP) itu sangat penting, supaya anggaran yang disusun benar-benar tepat sasaran, tidak ada anggaran siluman lagi, dan bukan asal bikin anggaran. Ini soal peran leadership", tutupnya
(mb/red)
