Pada Hari Bhayangkara tahun ini, institusi kepolisian memperoleh hadiah
teramat istimewa, dengan ditetapkannya Komjen Pol Tito Karnavian sebagai
Kapolri baru. Bagaimana sepak terjangnya? Ikuti ulasan Aris Santoso.
Penulis: Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI
AD). Kini bekerja sebagai staf administrasi di Kontras. Tulisan ini
adalah pendapat pribadi.
Sejak namanya diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri,
pemberitaan tentang figur Komjen Pol Tito Karnavian (Akpol 1987) tiada
habisnya. Tito menjadi bintang baru (media darling) dalam peta
elit di Jakarta. Publik pun dihinggapi euforia dengan diangkatnya Tito,
dengan begitu menggugurkan kandidat lain yang kurang dikehendaki. Berbicara tentang kepolisian, saya sendiri memiliki catatan atas dua
peristiwa yang saya saksikan sendiri. Meskipun pengalaman ini sangat
personal, namun saya kira, dua peristiwa tersebut bisa dijadikan jendela
untuk memahami kompleksnya problem yang dihadapi institusi kepolisian.
Peristiwa pertama adalah bentrokan antara Satuan Brimob Polda Sumut
dengan anggota Yonif Linud 100/Prajurit Setia (kini Yonif 100/Raiders),
di kawasan Binjai (dekat Medan) pada Oktober 2002.
Peristiwa kedua adalah kasus yang kemudian dikenal sebagai “bom buku” di
kompleks Komunitas Utan Kayu (KUK, Jakarta Timur), pertengahan Maret
2011. Saya yang saat itu bekerja sebagai staf rendahan di KUK, merasa
beruntung berada di TKP (tempat kejadian perkara).
Kekuasaan dan Kesejahteraan
Bentrokan di Binjai tersebut merupakan sinyal, bahwa konflik antara
polisi dan militer (khususnya Angkatan Darat) merupakan konflik laten,
yang akan terus berulang, tanpa kita pernah tahu kapan ketegangan ini
akan berakhir. Potensi konflik tentu saja sangat dimengerti oleh pimpinan masing-masing
pihak. Itu sebabnya, pada derajat tertentu bentrokan di lapangan bisa
ditolerir pihak atasan.
Dalam kasus di Binjai misalnya, memang ada tindakan terhadap komandan
satuan. Satuan tersebut sempat dilikuidasi untuk sementara waktu, namun
langsung diaktifkan kembali dengan nama baru. Kemudian Danyon (dengan
pangkat saat itu) May.Inf. Madsuni (Akmil 1988A), dicopot dari
jabatannya. Selang beberapa waktu kemudian karirnya kembali mengalir.
Saat tulisan ini dibuat, nama Madsuni baru saja ditetapkan sebagai
Wadanjen Kopassus. Secara singkat, konflik berkepanjangan ini terkait dua perkara:
kekuasaan dan kesejahteraan. Antara polisi dan militer memiliki respons
yang berlainan saat menghadapi kekuasaan dan kesejahteraan.
Polisi selalu inferior
Berdasarkan pengamatan empirik, militer cenderung lebih dekat dengan
kekuasaan. Sementara perilaku polisi, mengingat posisinya selalu
inferior dibanding militer, secara alamiah menjadi lebih dekat dengan
kesejahteraan. Kira-kira logika yang berlaku di militer adalah,
kekuasaan dipegang lebih dahulu, kesejahteraan dengan sendirinya
menyusul. Fenomena ini juga merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa
kita hari ini. Bahwa dalam sektor kehidupan apapun, ikhtiar memburu
kekuasaan dan kesejahteraan menjadi peristiwa biasa. Bila kita melihat
politisi sipil, realitasnya jauh lebih mengerikan, mereka ingin
menggapai kekuasaan dan kesejahteraan dalam satu tarikan nafas.
Asal sumber kesejahteraan tetap dijaga?
Faktor kesejahteraan ini pula yang justru akan meringankan langkah Tito
Karnavian dalam berkoodinasi dengan para seniornya di Polri. Saya kira
para senior Tito akan langsung menyesuaikan dan menerima Tito, asal
sumber kesejahteraan mereka tetap dijaga. Kesenjangan generasi bukan
masalah benar di Polri.
Kesenjangan generasi di militer sungguh tidak tidak terbayangkan.
Toleransinya hanya selang satu atau dua generasi, tapi kalau sampai lima
generasi, sebagaimana yang kini terjadi di Polri, mustahil terjadi. Formasi kepemimpinan di TNI AD juga seperti itu. KSAD Jenderal Mulyono
(Akmil 1983) lebih yunior dibanding Wakil KSAD (Letjen Erwin Syafitri,
lulusan terbaik Akmil 1982). Hal itu bisa terjadi, karena di militer masih ada soliditas atas nama
korps, kecabangan, kesatuan sebelumnya, serta angkatan saat di Akademi
Militer. Soliditas ikatan seperti itu tidak ditemukan di kepolisian,
semata-mata karena faktor kesejahteraan pula.
Anggota Kepolisian Republik Indonesia tengah menunaikan tugas
Berharap Pada Tito
Selanjutnya peristiwa “bom buku” di KUK, bisa dibaca sebagai secercah
harapan bagi Polri di masa depan. Pada peristiwa itu saya melihat
langsung dua perwira muda polri (dengan pangkat dan posisi saat itu) di
TKP, masing-masing adalah Kompol Dodi Rahmawan (Kasatserse Polres
Jaktim, Akpol 1995), dan Kompol Deoniju de Fatima (Komandan Jihandak
Brimob Polda Metro Jaya, Akpol 1996).
Keduanya bekerja di TKP dengan penuh integritas, dan mungkin begitulah
yang disebut profesional. Meski tangan kiri Kompol Dodi cedera dalam
peristiwa tersebut, namun saya ikut lega, ketika mendengar karirnya
berjalan normal, dan saat ini tercatat sebagai Kapolres Aceh Tengah
(dengan pangkat AKBP). Sementara AKBP Deoniju de Fatima kini masih
bertugas di lingkungan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, dan sedang
mengikuti pendidikan di Sespim Polri.
Tentu saja AKBP Dodi dan AKBP Deoniju hanyalah sekadar contoh kecil,
masih banyak perwira muda Polri lain yang memiliki kompetensi dan
kualifikasi sebagaimana ditunjukkan oleh keduanya.
Dari pengamatan media sempat muncul nama AKBP Hengki Haryadi (kini
Wadirkrimsus Polda Metro Jaya, Akpol 1996), yang saat masih menjabat
Kasatserse Polres Jaktim, berhasil “menundukkan” tokoh preman Hercules.
Selama ini ada mitos yang berkembang, bahwa Hercules seolah tak
tersentuh, bahkan oleh aparat kepolisian sekalipun. Adalah AKBP Hengki
Haryadi yang meruntuhkan mitos tersebut.
Bila perwira muda Polri seperti itu adanya, keberadaan mereka adalah
berkah, bukan hanya bagi institusi Polri, namun juga bagi bangsa ini.
Dengan perwira-perwira muda seperti itu, langkah Tito untuk menata
kembali internal Polri, utamanya membongkar mentalitas korup, akan jauh
lebih mudah. Perwira-perwira semacam itu bisa menjadi andalan Tito untuk
perbaikan Polri di masa depan, sembari berharap mereka tidak cepat
silau oleh simbol kesejahteraan, semisal mobil sekelas jeep Rubicon,
Toyota Alphard, Lexus, dan seterusnya.
Sudah tepat Presiden Jokowi memilih Tito, yang salah satu pertimbangan
Presiden karena Tito merupakan lulusan terbaik di Akpol 1987 (peraih Adi
Makayasa). Meski sejatinya ini pertimbangan yang sumir. Dalam promosi
seorang perwira, sebaiknya lebih melihat prestasinya di lapangan,
sementara status sebagai peraih Adi Makayasa sekadar modalitas awal.
Mengingat ada pengalaman, seorang peraih Adi Makayasa perjalanan
karirnya biasa-biasa saja, sebagaimana dialami lulusan terbaik Akmil
1988A.
*******
